Blog Artikel

Standar Teknis Limbah B3: Persyaratan dan Pengelolaan

Standar Teknis Limbah B3: Persyaratan dan Pengelolaan yang Benar

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan bagian penting dari kepatuhan lingkungan bagi perusahaan yang menghasilkan atau menjalankan kegiatan pengelolaan limbah. Penanganan yang tidak sesuai dapat menimbulkan risiko pencemaran, membahayakan kesehatan manusia, dan memunculkan konsekuensi hukum bagi penanggung jawab usaha. Karena itu, perusahaan perlu memahami standar teknis yang berlaku sesuai jenis limbah dan kegiatan […]

Selengkapnya
Rintek B3: Persyaratan, Dokumen, dan Cara Pengurusan

Rintek B3: Persyaratan, Dokumen, dan Cara Pengurusan

Perusahaan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) perlu memastikan bahwa penyimpanan limbah dilakukan sesuai ketentuan lingkungan hidup. Pengelolaan yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko pencemaran, membahayakan pekerja, dan menimbulkan masalah kepatuhan bagi perusahaan. Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 atau yang umum disebut Rintek B3. Dokumen ini […]

Selengkapnya
Akreditasi Rumah Sakit: Persyaratan, Tahapan, dan Persiapan

Akreditasi Rumah Sakit: Persyaratan, Tahapan, dan Persiapan Fasilitas Kesehatan

Akreditasi rumah sakit merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Melalui proses ini, rumah sakit dievaluasi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan tata kelola, pelayanan, dan sistem keselamatan berjalan sesuai ketentuan. Bagi pengelola rumah sakit, akreditasi bukan sekadar kegiatan menghadapi survei. Proses ini memerlukan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dokumen, […]

Selengkapnya
PerBPOM 3 Tahun 2026 tentang Batas Cemaran Mikroba Pangan

PerBPOM 3 Tahun 2026 tentang Batas Cemaran Mikroba Pangan

PerBPOM 3 Tahun 2026: Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan Keamanan pangan merupakan faktor penting dalam melindungi konsumen dan menjaga mutu produk yang beredar di masyarakat. Salah satu aspek yang perlu dikendalikan oleh produsen pangan olahan adalah cemaran mikroba yang dapat memengaruhi keamanan dan kelayakan produk untuk dikonsumsi. Untuk menyesuaikan persyaratan dengan perkembangan ilmu […]

Selengkapnya
PP 15 Tahun 2026: Tarif PNBP BPOM Terbaru

PP 15 Tahun 2026: Tarif PNBP BPOM Terbaru

PP 15 Tahun 2026: Daftar Tarif PNBP BPOM dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha Pelaku usaha di bidang obat, kosmetik, pangan olahan, obat bahan alam, dan produk lain yang berada dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu memperhatikan biaya layanan regulasi yang berlaku. Biaya tersebut merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu […]

Selengkapnya
PerBPOM 6 Tahun 2026 tentang Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan

PerBPOM 6 Tahun 2026 tentang Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan

PerBPOM 6 Tahun 2026: Syarat dan Cara Mengurus Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan Ekspor pangan olahan membuka peluang bagi perusahaan Indonesia untuk menjangkau pasar internasional. Namun, sebelum produk dikirim ke negara tujuan, pelaku usaha perlu memastikan bahwa dokumen ekspor dan persyaratan produk telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah […]

Selengkapnya
PerBPOM 8 Tahun 2026: Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

PerBPOM 8 Tahun 2026: Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

PerBPOM 8 Tahun 2026: Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Industri kosmetik perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu aspek penting untuk mencapai hal tersebut adalah penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Pada tahun 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan […]

Selengkapnya
Jasa Urus NKV dan Legalitas Usaha Pengolahan Pangan Hewani

Jasa Urus NKV dan Legalitas Usaha Pengolahan Pangan Hewani

Jasa Urus NKV dan Legalitas Usaha Pengolahan Pangan Hewani   Jasa urus NKV dan legalitas usaha pengolahan pangan hewani membantu pelaku usaha meninjau kebutuhan legalitas unit usaha serta proses pengurusan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Pendampingan ini relevan bagi bisnis yang menangani pangan asal hewan dan ingin memastikan kebutuhan administrasinya ditelaah sesuai jenis kegiatan usaha. […]

Selengkapnya
Jasa Urus SKI BPOM untuk Produk Impor

Jasa Urus SKI BPOM untuk Produk Impor

Jasa Urus SKI BPOM untuk Produk Impor   Jasa urus SKI BPOM untuk produk impor membantu importir dan pelaku usaha meninjau kebutuhan Surat Keterangan Impor (SKI), dokumen pendukung, serta tahapan pengajuan sesuai kategori produk dan ketentuan yang berlaku. Pendampingan ini berguna bagi perusahaan yang ingin mempersiapkan pemasukan produk ke Indonesia secara lebih terstruktur. Mengapa Importir […]

Selengkapnya
PerBPOM 10 Tahun 2026: Aturan Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan

PerBPOM 10 Tahun 2026: Aturan Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan

PerBPOM 10 Tahun 2026: Aturan Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan Informasi nilai gizi merupakan salah satu informasi penting pada label pangan olahan. Melalui informasi ini, konsumen dapat mengetahui kandungan energi, lemak, protein, karbohidrat, serta zat gizi lain yang tercantum pada produk. Bagi produsen dan importir pangan olahan, pencantuman informasi nilai gizi bukan hanya […]

Selengkapnya

Butuh Bantuan Mengurus Legalitas Bisnis?

Konsultasikan kebutuhan legalitas, perizinan, atau legalitas produk Anda bersama tim Ilham Pratama untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Kontak Kami
expand_less