Perbedaan IMB dan PBG: Apa Bedanya?

Istilah IMB dan PBG sering muncul ketika membahas legalitas bangunan di Indonesia. Keduanya berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, tetapi digunakan dalam kerangka regulasi yang berbeda. Sejak berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengalami perubahan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagi pemilik rumah, pemilik gedung komersial, perusahaan, maupun pelaku usaha yang memiliki atau akan membangun bangunan, memahami perubahan ini penting agar tidak keliru ketika mencari informasi mengenai legalitas bangunan.

Jawaban Singkat

Perbedaan utama IMB dan PBG terletak pada kerangka perizinannya. IMB merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan sebelumnya, sedangkan PBG merupakan persetujuan yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 dan menggantikan IMB.

Apa Itu IMB?

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan merupakan istilah yang digunakan dalam sistem perizinan bangunan sebelum adanya perubahan regulasi melalui PP Nomor 16 Tahun 2021.

Secara sederhana, IMB berkaitan dengan izin untuk mendirikan bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masa tersebut. Istilah ini sudah sangat umum digunakan masyarakat sehingga masih sering muncul dalam percakapan, dokumen lama, informasi properti, maupun pencarian internet.

Karena perubahan regulasi, istilah IMB kini tidak lagi menjadi istilah utama untuk permohonan baru dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung. Pemerintah kemudian menggunakan konsep Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

PP Nomor 16 Tahun 2021 berlaku sejak 2 Februari 2021 dan merupakan peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung. Peraturan tersebut juga mencabut PP Nomor 36 Tahun 2005 yang sebelumnya menjadi salah satu dasar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung.

Apa Itu PBG?

PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung, yaitu persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.

Dengan demikian, PBG tidak sekadar merupakan pergantian singkatan dari IMB. Perubahan ini merupakan bagian dari perubahan kerangka penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih menekankan pemenuhan standar teknis dan proses penyelenggaraan bangunan.

Penyelenggaraan PBG juga berkaitan dengan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Sistem tersebut digunakan secara nasional dalam penyelenggaraan berbagai layanan bangunan gedung, termasuk PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Perbedaan IMB dan PBG

Jika dibandingkan secara sederhana, perbedaan IMB dan PBG dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Aspek	IMB	PBG
Kepanjangan	Izin Mendirikan Bangunan	Persetujuan Bangunan Gedung
Kerangka regulasi	Sistem perizinan bangunan sebelum perubahan regulasi	Sistem penyelenggaraan bangunan berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021
Status istilah	Istilah yang digunakan dalam ketentuan sebelumnya	Istilah yang digunakan dalam sistem saat ini
Fokus	Izin mendirikan bangunan	Persetujuan terhadap penyelenggaraan bangunan sesuai standar teknis
Sistem layanan	Mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku pada periode IMB	Terintegrasi dengan penyelenggaraan melalui SIMBG
Kaitan dengan standar teknis	Ada ketentuan teknis bangunan sesuai regulasi yang berlaku saat itu	Pemenuhan standar teknis menjadi bagian penting dalam proses PBG

Perlu diperhatikan bahwa tabel tersebut menggambarkan perbedaan kerangka regulasi secara umum. Detail persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dapat bergantung pada jenis bangunan, kondisi bangunan, serta ketentuan pemerintah daerah yang berlaku.

Mengapa IMB Berubah Menjadi PBG?

Perubahan IMB menjadi PBG merupakan bagian dari perubahan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021.

PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur pokok dan norma penyelenggaraan bangunan gedung, sementara ketentuan pelaksanaannya dapat melibatkan peraturan lebih lanjut, termasuk peraturan menteri, standardisasi nasional, dan peraturan daerah.

Dengan kerangka PBG, pembahasan legalitas bangunan tidak hanya dilihat dari keberadaan izin untuk mendirikan bangunan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan standar teknis serta proses penyelenggaraan bangunan gedung.

Artinya, perubahan izin bangunan ini bukan sekadar perubahan nama dokumen.

Apakah IMB Masih Berlaku?

Pertanyaan ini sering muncul karena masih banyak bangunan yang dibangun atau memperoleh legalitas ketika sistem IMB masih berlaku.

Jawabannya perlu dibedakan antara dokumen IMB yang sudah diterbitkan pada masa sebelumnya dan permohonan legalitas bangunan baru setelah sistem PBG berlaku.

IMB merupakan bagian dari sistem lama, sedangkan PBG digunakan dalam kerangka regulasi yang berlaku setelah perubahan tersebut. Ketentuan transisi dapat memiliki pengaturan tersendiri sehingga status dokumen bangunan tertentu perlu diperiksa berdasarkan tanggal penerbitan, kondisi bangunan, serta ketentuan pemerintah daerah.

Beberapa pemerintah daerah juga menerbitkan aturan masa transisi dari IMB ke PBG. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dokumen lama tidak selalu dapat disamakan dengan permohonan PBG baru.

Karena itu, pemilik bangunan yang masih memiliki dokumen IMB sebaiknya tidak langsung berasumsi bahwa dokumen tersebut harus diganti atau tidak lagi memiliki fungsi hukum. Statusnya perlu dilihat berdasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Apa yang Berubah dalam Perizinan Bangunan?

Perubahan dari IMB ke PBG membawa perubahan pada cara legalitas bangunan dipahami dan diselenggarakan.

Salah satu aspek penting adalah penggunaan standar teknis bangunan gedung. PBG berkaitan dengan persetujuan atas bangunan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Selain itu, penyelenggaraan PBG terhubung dengan SIMBG. Sistem ini digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan PBG, SLF, pendataan bangunan gedung, serta layanan terkait lainnya.

Dengan demikian, ketika perusahaan atau pemilik bangunan membahas perubahan izin bangunan dari IMB ke PBG, pembahasannya sebaiknya tidak hanya berfokus pada pergantian istilah.

Apakah PBG Sama dengan SLF?

Tidak.

PBG dan SLF merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berada dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung.

PBG berkaitan dengan persetujuan untuk membangun atau melakukan tindakan tertentu terhadap bangunan sesuai ketentuan teknis. Sementara itu, SLF atau Sertifikat Laik Fungsi berkaitan dengan pernyataan bahwa bangunan gedung telah memenuhi kelaikan fungsi sebelum digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena fungsi keduanya berbeda, PBG tidak sebaiknya dianggap sebagai pengganti seluruh dokumen legalitas bangunan.

Dalam praktiknya, kebutuhan dokumen perlu dilihat berdasarkan tahap pembangunan, fungsi bangunan, kondisi bangunan, serta ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Proses PBG Secara Umum?

Secara umum, pembahasan PBG berkaitan dengan data pemilik dan bangunan, informasi teknis, kesesuaian rencana, serta pemenuhan standar teknis yang dipersyaratkan.

Penyelenggaraan layanan PBG dilakukan melalui SIMBG. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan bangunan gedung.

Namun, tidak tepat jika semua permohonan PBG dianggap memiliki daftar dokumen dan tahapan yang persis sama.

Kebutuhan dapat berbeda berdasarkan:

• fungsi bangunan;
• jenis dan klasifikasi bangunan;
• lokasi bangunan;
• kondisi bangunan;
• pembangunan baru atau perubahan bangunan;
• dokumen teknis yang tersedia;
• ketentuan pemerintah daerah; dan
• kondisi spesifik lainnya.

Karena itu, informasi persyaratan yang berasal dari kasus bangunan tertentu belum tentu dapat diterapkan secara langsung pada semua bangunan.

Bagaimana dengan Bangunan yang Sudah Memiliki IMB?

Pemilik bangunan lama dapat menemukan istilah IMB pada dokumen yang mereka miliki. Kondisi tersebut tidak otomatis berarti dokumen tersebut harus diperlakukan sama dengan permohonan PBG baru.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kapan dokumen diterbitkan, jenis bangunan, kondisi bangunan, serta kebutuhan legalitas saat ini.

Misalnya, pemilik bangunan dapat memiliki kebutuhan berbeda ketika:

1. hanya menyimpan dokumen legalitas bangunan lama;
2. melakukan renovasi;
3. melakukan perubahan luas bangunan;
4. melakukan perubahan fungsi;
5. membutuhkan dokumen untuk kegiatan usaha tertentu; atau
6. membutuhkan dokumen bangunan dalam proses administrasi lainnya.

Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan dokumen dan kondisi aktual bangunan menjadi penting sebelum menentukan langkah berikutnya.

Apakah Perubahan Fungsi Bangunan Berkaitan dengan PBG?

Ya, perubahan terhadap bangunan dapat berkaitan dengan ketentuan PBG, tergantung jenis perubahan yang dilakukan dan kondisi bangunannya.

PBG dalam kerangka PP Nomor 16 Tahun 2021 mencakup persetujuan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.

Karena itu, pemilik bangunan sebaiknya tidak menganggap bahwa setiap perubahan bangunan hanya merupakan pekerjaan konstruksi biasa.

Jika perubahan tersebut berdampak pada aspek bangunan yang diatur dalam ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung, kebutuhan dokumen dan prosesnya perlu diperiksa terlebih dahulu.

Contoh Sederhana IMB vs PBG

Bayangkan sebuah perusahaan memiliki gedung kantor yang dibangun ketika sistem IMB masih berlaku.

Perusahaan tersebut memiliki dokumen IMB yang diterbitkan pada masa berlakunya ketentuan lama. Dokumen tersebut merupakan bagian dari riwayat legalitas bangunan.

Beberapa tahun kemudian, perusahaan ingin melakukan perubahan terhadap gedung tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan sekadar:

“Apakah IMB harus diganti menjadi PBG?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

• apa jenis perubahan bangunannya;
• kapan dan bagaimana dokumen bangunan sebelumnya diterbitkan;
• apakah perubahan tersebut memerlukan persetujuan bangunan;
• standar teknis apa yang perlu dipenuhi;
• apakah terdapat dokumen lain yang berkaitan; dan
• bagaimana ketentuan pemerintah daerah yang berlaku.

Pendekatan tersebut lebih aman daripada menganggap seluruh bangunan lama harus mengikuti prosedur yang sama.

Apa yang Perlu Diperiksa Pemilik Bangunan?

Jika Anda sedang memeriksa legalitas bangunan, beberapa informasi dasar yang sebaiknya disiapkan antara lain:

• dokumen IMB atau dokumen bangunan yang sudah dimiliki;
• data pemilik bangunan;
• alamat dan lokasi bangunan;
• fungsi bangunan;
• kondisi bangunan saat ini;
• data luas dan konfigurasi bangunan;
• riwayat perubahan atau renovasi;
• dokumen teknis yang tersedia; dan
• kebutuhan penggunaan bangunan saat ini.

Daftar tersebut bukan berarti seluruh dokumen pasti diwajibkan untuk setiap permohonan. Kebutuhan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis dan kondisi bangunan.

Hubungan PBG dengan Legalitas Lokasi dan Bangunan

Legalitas bangunan juga tidak berdiri sepenuhnya sendiri. Dalam konteks kegiatan usaha, pemilik atau perusahaan dapat perlu memperhatikan aspek lain yang berkaitan dengan lokasi, tata ruang, lingkungan, dan legalitas kegiatan usaha.

Karena itu, pemeriksaan bangunan sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari keseluruhan legalitas lokasi dan kegiatan usaha, bukan hanya melihat satu dokumen secara terpisah.

Untuk kebutuhan yang berkaitan dengan aspek lokasi, bangunan, dan lingkungan, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada halaman layanan perizinan lokasi, bangunan, dan lingkungan.

Kesalahan Umum Saat Membandingkan IMB dan PBG

Ada beberapa kesalahpahaman yang cukup umum.

1. Menganggap PBG hanya mengganti nama IMB

Perubahan tersebut memang mengganti istilah dan kerangka layanan, tetapi PBG merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih luas.

2. Menganggap semua IMB lama harus langsung diganti

Status dokumen lama perlu diperiksa berdasarkan konteks dan ketentuan transisi yang berlaku. Jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan istilah IMB.

3. Menganggap PBG sama dengan SLF

PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

4. Menggunakan daftar persyaratan dari bangunan lain

Persyaratan dapat berbeda berdasarkan fungsi, klasifikasi, kondisi bangunan, lokasi, dan ketentuan yang berlaku.

5. Hanya memeriksa legalitas bangunan tanpa melihat aspek lokasi

Untuk kegiatan usaha, legalitas bangunan dapat berkaitan dengan aspek lokasi, tata ruang, lingkungan, dan dokumen usaha lainnya.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Masih Memiliki Dokumen IMB?

Tidak perlu langsung mengambil kesimpulan bahwa dokumen IMB yang dimiliki tidak berlaku atau harus diganti.

Langkah yang lebih tepat adalah memeriksa:

1. tahun penerbitan dokumen;
2. identitas dan lokasi bangunan;
3. fungsi bangunan;
4. kondisi bangunan saat ini;
5. apakah pernah terjadi perubahan atau renovasi;
6. kebutuhan legalitas saat ini; dan
7. ketentuan yang berlaku pada wilayah terkait.

Jika terdapat rencana pembangunan atau perubahan bangunan, pemeriksaan sejak awal dapat membantu menentukan dokumen dan proses yang relevan.

Kesimpulan

Perbedaan IMB dan PBG terutama berkaitan dengan perubahan kerangka penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia. IMB merupakan istilah dalam sistem sebelumnya, sedangkan PBG digunakan dalam sistem yang diatur antara lain melalui PP Nomor 16 Tahun 2021. PBG juga berkaitan dengan pemenuhan standar teknis dan penyelenggaraan bangunan melalui sistem yang berlaku.

Bagi pemilik bangunan yang masih memiliki IMB, status dokumen sebaiknya dilihat berdasarkan riwayat dokumen, kondisi bangunan, jenis perubahan yang dilakukan, serta ketentuan yang berlaku. Untuk bangunan baru atau perubahan bangunan, kebutuhan PBG dan dokumen terkait perlu diperiksa sesuai kondisi spesifiknya.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut?

Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan terkait perbedaan IMB dan PBG, perubahan izin bangunan, atau kebutuhan legalitas bangunan, Anda dapat berkonsultasi dengan PT Ilham Pratama Indonesia Persada untuk memahami kebutuhan dokumen, legalitas, atau proses yang sesuai dengan kondisi bangunan dan usaha Anda.

Konsultasi: 081282401427

Hubungi Admin

Baca juga:

• Apa Itu BPOM? Pengertian, Fungsi, dan Izin Edar Produk
• Jasa Legalitas Alat Kesehatan Jakarta untuk Pengurusan Izin Alkes
• Jasa Sertifikasi Halal Produk Surabaya untuk Pengurusan Legalitas Produk

FAQ

Apa perbedaan IMB dan PBG?

IMB merupakan istilah yang digunakan dalam sistem perizinan bangunan sebelumnya, sedangkan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung digunakan dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021.

Apakah IMB masih berlaku setelah ada PBG?

Dokumen IMB yang telah diterbitkan perlu dilihat berdasarkan waktu penerbitan, kondisi bangunan, ketentuan transisi, dan kebutuhan legalitas saat ini. Status dokumen lama tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan istilah IMB menjadi PBG.

Apakah PBG sama dengan SLF?

Tidak. PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda. PBG berkaitan dengan persetujuan penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan teknis, sedangkan SLF berkaitan dengan kelaikan fungsi bangunan sebelum digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah semua bangunan wajib memiliki PBG?

Kebutuhan PBG perlu dilihat berdasarkan jenis, fungsi, kondisi, dan kegiatan pada bangunan serta ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang berlaku. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan kondisi masing-masing bangunan.

Apakah perubahan bangunan memerlukan PBG?

Perubahan tertentu pada bangunan dapat berkaitan dengan PBG, termasuk perubahan, perluasan, pengurangan, atau tindakan lain yang termasuk dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Kebutuhannya perlu diperiksa berdasarkan jenis perubahan dan kondisi bangunan.

Apakah PBG berkaitan dengan legalitas lokasi bangunan?

PBG merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam kegiatan usaha, aspek bangunan juga dapat perlu dilihat bersama legalitas lokasi, tata ruang, lingkungan, dan dokumen terkait lainnya.