Cara Mendirikan PT di Indonesia: Syarat dan Proses Lengkap

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) bukan hanya soal membuat nama perusahaan dan akta pendirian. Ada beberapa keputusan yang perlu disiapkan sejak awal, terutama mengenai identitas perseroan, kegiatan usaha, struktur kepemilikan, modal, serta perizinan berusaha setelah badan hukum terbentuk.

Dalam praktiknya, proses membuat PT juga berkaitan dengan sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan proses perizinan berusaha melalui OSS.

Jawaban Singkat

Cara mendirikan PT dimulai dengan menentukan nama, kegiatan usaha dan struktur perseroan, menyiapkan data pendiri serta dokumen, membuat akta pendirian melalui notaris, memperoleh pengesahan badan hukum, lalu mengurus NIB dan perizinan berusaha yang sesuai dengan kegiatan usaha.

Apa yang Dimaksud dengan Mendirikan PT?

PT atau Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan struktur perseroan. Kerangka hukumnya antara lain diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Database Peraturan | JDIH BPK

Karena PT merupakan badan hukum, pendiriannya berbeda dengan sekadar mendaftarkan usaha. Ada proses pembentukan badan hukum dan kemudian proses perizinan berusaha yang perlu disesuaikan dengan aktivitas perusahaan.

Hal ini penting dipahami karena PT dan NIB bukan hal yang sama.

PT berkaitan dengan bentuk dan status badan hukum perusahaan, sedangkan NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem OSS. OSS juga menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan perizinan dan kewajiban yang diperlukan berdasarkan kegiatan usaha. OSS RBA

Mengapa Banyak Pelaku Usaha Memilih Bentuk PT?

Pemilihan bentuk badan usaha sebaiknya disesuaikan dengan model bisnis, struktur kepemilikan, kegiatan usaha, serta rencana pengembangan perusahaan.

PT dapat menjadi pilihan ketika bisnis membutuhkan struktur perusahaan yang lebih formal untuk menjalankan kegiatan usaha, membangun hubungan dengan mitra, mengikuti pengadaan, mengembangkan investasi, atau memisahkan struktur perusahaan dari aktivitas pribadi pemilik.

Namun, tidak semua orang harus langsung mendirikan PT. Bentuk badan usaha yang digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi dan tujuan usaha.

Karena itu, sebelum memulai proses, calon pendiri sebaiknya memahami terlebih dahulu:

• siapa yang menjadi pemilik atau pemegang saham;
• kegiatan usaha apa yang akan dijalankan;
• bagaimana struktur pengurus perusahaan;
• di mana perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha;
• bagaimana kebutuhan perizinannya;
• dan apakah terdapat ketentuan khusus untuk bidang usaha tertentu.

Syarat Pendirian PT yang Perlu Dipersiapkan

Syarat pendirian PT tidak sebaiknya dipahami sebagai satu daftar dokumen yang selalu sama untuk setiap perusahaan. Kebutuhan dapat berbeda tergantung struktur perusahaan, kegiatan usaha, status pendiri, dan kondisi lainnya.

Secara umum, data yang perlu dipersiapkan meliputi:

Data tersebut kemudian digunakan dalam penyusunan dokumen pendirian.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan usaha. Kesalahan menentukan kegiatan usaha sejak awal dapat berdampak pada proses perizinan berikutnya karena OSS mengaitkan kegiatan usaha dengan KBLI dan tingkat risiko usaha. OSS RBA

Cara Mendirikan PT: Tahapan dari Awal sampai Legalitas Usaha

Secara garis besar, proses membuat PT dapat dipahami dalam beberapa tahap berikut.

1. Menentukan Nama Perseroan

Langkah awal adalah menentukan nama PT yang akan digunakan.

Dalam sistem administrasi AHU, pemesanan nama perseroan dilakukan oleh notaris. Ditjen AHU menjelaskan bahwa pendirian PT melibatkan proses pemesanan nama, pengisian data perseroan, pengunggahan akta pendirian, hingga pencetakan keputusan oleh notaris. Ahu

Nama yang dipilih harus mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga sebaiknya tidak sekadar mempertimbangkan aspek branding.

2. Menentukan Kegiatan Usaha

Setelah nama, salah satu keputusan terpenting adalah menentukan kegiatan usaha.

Kegiatan usaha harus menggambarkan aktivitas yang benar-benar akan dijalankan perusahaan. Pada tahap perizinan, kegiatan tersebut berkaitan dengan KBLI yang digunakan dalam sistem OSS.

Pemilihan KBLI sebaiknya dilakukan dengan melihat aktivitas bisnis sebenarnya, bukan hanya memilih kode yang memiliki nama paling mirip dengan nama usaha.

Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tentu perlu mempertimbangkan aktivitas perdagangan yang sebenarnya dilakukan. Begitu pula perusahaan manufaktur, jasa, distribusi, konstruksi, atau bidang usaha lain.

3. Menentukan Struktur Perseroan

Selanjutnya perlu ditentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perseroan, termasuk pemegang saham dan organ perusahaan.

Informasi tersebut menjadi bagian dari data perseroan yang diperlukan dalam proses pendirian.

Struktur ini juga perlu dipikirkan sejak awal apabila perusahaan memiliki lebih dari satu pemilik, terdapat pembagian saham, atau terdapat rencana masuknya investor.

4. Menyiapkan Data dan Dokumen

Data pendiri, pemegang saham, pengurus, kegiatan usaha, modal, alamat, serta informasi lain yang diperlukan perlu disiapkan sebelum penyusunan akta.

Kebutuhan dokumen dapat berbeda berdasarkan kondisi masing-masing pendirian. Karena itu, daftar persyaratan sebaiknya tidak dianggap sebagai checklist yang berlaku mutlak untuk semua perusahaan.

Jika terdapat pendiri atau pemegang saham dengan kondisi khusus, kebutuhan administrasinya juga dapat berbeda.

5. Membuat Akta Pendirian

Akta pendirian PT dibuat melalui notaris.

Ditjen AHU mencantumkan proses pendirian perseroan melalui notaris dan sistem SABH, termasuk pengisian data perseroan serta pengunggahan akta pendirian. Ahu

Akta tersebut memuat informasi penting mengenai perseroan, termasuk struktur dan ketentuan yang menjadi dasar pembentukan perusahaan.

Karena itu, isi akta sebaiknya diperiksa dengan teliti sebelum proses dilanjutkan.

6. Memperoleh Pengesahan Badan Hukum

Setelah dokumen pendirian diproses sesuai mekanisme yang berlaku, perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

Tahap ini penting karena pendirian PT tidak berhenti pada pembuatan dokumen secara privat. Status badan hukum berkaitan dengan proses administrasi resmi pada Kementerian Hukum.

Ditjen AHU menyediakan sistem administrasi untuk proses pendirian Perseroan Terbatas melalui notaris. Ahu

7. Mengurus NIB melalui OSS

Setelah struktur badan hukum terbentuk, tahap berikutnya berkaitan dengan perizinan berusaha.

NIB diterbitkan melalui sistem OSS. OSS menjelaskan bahwa NIB merupakan identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. OSS RBA

Namun, memiliki NIB tidak otomatis berarti seluruh izin usaha sudah selesai.

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya. Tingkat risiko tersebut kemudian menentukan perizinan dan kewajiban yang perlu dipenuhi. OSS RBA

8. Memenuhi Perizinan Sesuai Kegiatan Usaha

Tahap berikutnya bergantung pada aktivitas perusahaan.

Ada kegiatan usaha yang dapat berjalan dengan pemenuhan persyaratan tertentu melalui OSS, sementara bidang usaha tertentu dapat membutuhkan perizinan atau persyaratan tambahan.

OSS saat ini juga menyediakan kategori Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang mencakup berbagai sektor. OSS RBA

Artinya, proses membuat PT sebaiknya tidak dipandang sebagai proses administratif yang berhenti setelah perusahaan mendapatkan dokumen pendirian.

Yang lebih penting adalah memastikan perusahaan memiliki legalitas dan perizinan yang sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan.

Perbedaan Pendirian PT dan Pengurusan NIB

Keduanya sering dianggap sebagai satu proses, padahal fungsinya berbeda.

OSS sendiri menempatkan NIB sebagai identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha. OSS RBA

Karena itu, seseorang yang ingin memahami cara mendirikan PT perlu melihat dua sisi sekaligus: pembentukan badan hukum dan kesiapan perizinan usahanya.

Apakah Setelah PT Berdiri Semua Perizinan Sudah Selesai?

Belum tentu.

Ini merupakan salah satu kesalahpahaman yang cukup penting untuk diluruskan.

Pendirian PT memberikan dasar badan hukum perusahaan. Setelah itu, perusahaan tetap perlu melihat kegiatan usaha dan tingkat risikonya untuk mengetahui perizinan yang berlaku.

OSS menyebutkan bahwa sistem perizinan berbasis risiko menentukan izin dan kewajiban usaha berdasarkan tingkat risiko. OSS RBA

Selain itu, OSS juga memiliki kategori persyaratan dasar seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan bangunan gedung untuk kondisi yang relevan. OSS RBA

Dengan demikian, kebutuhan setelah pendirian PT dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Contoh Sederhana Proses Membuat PT

Misalnya seorang pengusaha ingin mendirikan perusahaan baru untuk menjalankan bisnis perdagangan.

Urutannya secara sederhana dapat digambarkan seperti ini:

Menentukan model bisnis → menentukan nama PT → menentukan kegiatan usaha/KBLI → menyiapkan struktur pemegang saham dan pengurus → menyiapkan data → membuat akta melalui notaris → proses pengesahan badan hukum → mengurus NIB melalui OSS → memenuhi perizinan berdasarkan kegiatan dan risiko usaha.

Pada praktiknya, beberapa detail administrasi dapat berbeda berdasarkan kondisi perusahaan.

Contohnya, perusahaan dengan kegiatan usaha tertentu mungkin membutuhkan persyaratan tambahan setelah NIB diterbitkan. Karena itu, perencanaan legalitas sebaiknya dilakukan berdasarkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari Saat Mendirikan PT

Beberapa kesalahan dapat terjadi bukan karena proses administrasinya sulit, tetapi karena keputusan awal kurang tepat.

Memilih KBLI hanya berdasarkan nama bisnis

Nama brand tidak selalu menggambarkan aktivitas usaha secara hukum. KBLI perlu dikaitkan dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan.

Menganggap NIB sama dengan pendirian PT

NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam OSS, sedangkan pendirian PT berkaitan dengan pembentukan badan hukum. OSS RBA

Tidak memikirkan kegiatan usaha sejak awal

Perubahan atau penyesuaian kegiatan usaha dapat memerlukan proses administrasi tersendiri. Karena itu, rencana bisnis sebaiknya sudah dipertimbangkan ketika menyusun struktur pendirian.

Mengabaikan perizinan sektoral

Untuk kegiatan tertentu, NIB saja belum tentu mencakup seluruh persyaratan yang diperlukan. Sistem OSS menyediakan berbagai perizinan dan PB UMKU berdasarkan sektor dan aktivitas usaha. OSS RBA

Menggunakan informasi persyaratan yang sudah tidak berlaku

Ketentuan legalitas dapat berubah. Karena itu, informasi mengenai prosedur, dokumen, maupun perizinan sebaiknya selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat pendirian.

Checklist Sebelum Memulai Pendirian PT

Sebelum proses dimulai, calon pendiri dapat memastikan beberapa hal berikut:

• Nama perseroan sudah disiapkan.
• Struktur pemegang saham sudah jelas.
• Direksi dan komisaris sudah ditentukan sesuai kebutuhan perseroan.
• Kegiatan usaha sudah dipetakan.
• KBLI yang relevan sudah ditinjau.
• Alamat/kedudukan perusahaan sudah disiapkan.
• Informasi modal dan kepemilikan saham sudah ditentukan.
• Data dan dokumen pendiri sudah tersedia.
• Kebutuhan NIB sudah dipahami.
• Perizinan tambahan berdasarkan kegiatan usaha sudah diperiksa.

Checklist tersebut bukan daftar persyaratan mutlak untuk seluruh jenis PT. Kebutuhan aktual tetap perlu disesuaikan dengan struktur dan aktivitas perusahaan.

Kapan Perlu Memahami Legalitas Lebih Lanjut?

Pemahaman mengenai pendirian PT menjadi semakin penting apabila perusahaan tidak hanya ingin membentuk badan hukum, tetapi juga segera menjalankan aktivitas bisnis.

Misalnya, perusahaan akan melakukan perdagangan, distribusi, impor, produksi, membuka lokasi usaha, mengikuti pengadaan, atau menjalankan kegiatan yang memiliki persyaratan sektoral tertentu.

Dalam kondisi tersebut, perencanaan legalitas sebaiknya dilakukan secara menyeluruh sejak awal agar struktur perusahaan, kegiatan usaha, dan perizinannya dapat disusun secara konsisten.

Jika kebutuhan perusahaan juga berkaitan dengan struktur legalitas yang lebih kompleks, pembahasan dapat dilanjutkan pada jasa legalitas pendirian perusahaan untuk memahami ruang lingkup pendampingan yang relevan.

Kesimpulan

Cara mendirikan PT pada dasarnya mencakup pembentukan badan hukum dan persiapan legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha. Prosesnya dimulai dari penentuan nama, struktur perseroan, kegiatan usaha dan data pendukung, dilanjutkan dengan akta pendirian serta pengesahan badan hukum, kemudian NIB dan perizinan yang sesuai melalui OSS.

Hal terpenting bukan hanya menyelesaikan dokumen pendirian, tetapi memastikan struktur PT, kegiatan usaha, KBLI, dan kebutuhan perizinan saling sesuai.

Butuh Konsultasi Lebih Lanjut?

Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan terkait cara mendirikan PT, Anda dapat berkonsultasi dengan PT Ilham Pratama Indonesia Persada untuk memahami kebutuhan dokumen, legalitas, atau proses yang sesuai dengan kondisi usaha Anda.

Konsultasi: 081282401427

Hubungi Admin

Baca juga:

• Food Product Registration Consultant Indonesia untuk Pengurusan Legalitas Produk Pangan
• Apa Itu PPIU? Pengertian, Syarat, dan Izin Travel Umrah
• Apa Itu Izin BAR dan Kapan Diperlukan?

FAQ

Apa yang dimaksud dengan cara mendirikan PT?

Cara mendirikan PT adalah rangkaian proses pembentukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, mulai dari penentuan nama dan struktur perseroan, penyusunan akta, pengesahan badan hukum, hingga pengurusan NIB dan perizinan usaha yang relevan.

Apa saja syarat pendirian PT?

Secara umum diperlukan data mengenai nama perseroan, pendiri atau pemegang saham, pengurus, kegiatan usaha, modal, alamat perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya. Kebutuhan aktual dapat berbeda berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.

Apakah NIB sama dengan PT?

Tidak. PT merupakan bentuk badan hukum, sedangkan NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS. Setelah PT didirikan, kebutuhan NIB dan perizinan usaha perlu disesuaikan dengan kegiatan serta tingkat risiko usaha. OSS RBA

Bagaimana proses membuat PT setelah akta pendirian dibuat?

Setelah akta pendirian diproses melalui mekanisme administrasi badan hukum, perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Selanjutnya, perusahaan dapat melanjutkan proses perizinan berusaha melalui OSS sesuai kegiatan usahanya. Ahu

Apakah semua PT membutuhkan perizinan tambahan setelah mendapatkan NIB?

Tidak dapat disamakan untuk semua perusahaan. Kebutuhan perizinan bergantung pada kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Beberapa kegiatan juga dapat memiliki persyaratan dasar atau PB UMKU yang perlu dipenuhi. OSS RBA

Apakah syarat pendirian PT dapat berubah?

Ketentuan administrasi dan perizinan dapat mengalami perubahan. Karena itu, persyaratan, prosedur, dan kebutuhan dokumen perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika proses pendirian dilakukan.