Standar Teknis Limbah B3: Persyaratan dan Pengelolaan yang Benar


Diposting oleh: Fariz Dhana
👁 9 kali dikunjungi

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan bagian penting dari kepatuhan lingkungan bagi perusahaan yang menghasilkan atau menjalankan kegiatan pengelolaan limbah. Penanganan yang tidak sesuai dapat menimbulkan risiko pencemaran, membahayakan kesehatan manusia, dan memunculkan konsekuensi hukum bagi penanggung jawab usaha.

Karena itu, perusahaan perlu memahami standar teknis yang berlaku sesuai jenis limbah dan kegiatan yang dilakukan. Persyaratan untuk menyimpan limbah B3 tidak selalu sama dengan persyaratan untuk mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, atau menimbun limbah tersebut.

Kerangka utama pengelolaan limbah B3 di Indonesia antara lain diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagi perusahaan manufaktur, industri, fasilitas kesehatan, pengelola limbah, dan kegiatan usaha lainnya, memahami ketentuan tersebut membantu menentukan dokumen, fasilitas, serta prosedur yang perlu dipenuhi.

Apa yang Dimaksud dengan Standar Teknis Limbah B3?

Standar teknis limbah B3 adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai jenis kegiatan, karakteristik limbah, kapasitas, fasilitas, dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Istilah ini sering digunakan secara umum untuk membahas persyaratan fasilitas dan prosedur pengelolaan limbah. Namun, dalam konteks perizinan lingkungan, perusahaan perlu membedakan antara standar penyimpanan, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 (Rintek B3), dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

Persetujuan Teknis atau Pertek merupakan dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan teknis untuk kegiatan pengelolaan tertentu sesuai regulasi.

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, pengaturan teknis dapat mencakup kegiatan seperti pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Persyaratan yang berlaku harus ditentukan berdasarkan kegiatan yang benar-benar dilakukan perusahaan.

Dengan demikian, tidak semua perusahaan wajib memiliki jenis Pertek yang sama. Penentuan kewajiban perlu didasarkan pada peran perusahaan dalam rantai pengelolaan limbah B3 dan ketentuan yang relevan.

Mengapa Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 Penting?

Pemenuhan standar teknis tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan. Persyaratan tersebut juga berfungsi untuk memastikan limbah dikelola dengan cara yang sesuai dengan karakteristik bahaya dan potensi dampaknya.

1. Mencegah pencemaran lingkungan

Limbah yang disimpan, dipindahkan, atau diolah tanpa pengendalian yang memadai dapat mencemari tanah, air, dan udara.

Standar teknis membantu perusahaan menentukan fasilitas, peralatan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko tersebut.

2. Melindungi pekerja dan masyarakat

Pengelolaan limbah B3 perlu memperhatikan risiko paparan bahan berbahaya, kebocoran, tumpahan, kebakaran, dan keadaan darurat lainnya.

Persyaratan teknis yang sesuai membantu mengurangi risiko terhadap pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan.

3. Memastikan kesesuaian dokumen dan fasilitas

Dokumen teknis harus menggambarkan kondisi serta rencana kegiatan yang sebenarnya. Kapasitas fasilitas, jenis limbah, metode pengelolaan, dan prosedur operasional perlu sesuai dengan dokumen yang disetujui.

4. Mendukung pemenuhan kewajiban lingkungan

Perusahaan perlu memastikan kegiatan pengelolaan limbah memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan atau memenuhi standar tertentu apabila diwajibkan.

5. Mengurangi risiko gangguan operasional

Ketidaksesuaian teknis dapat menyebabkan kebutuhan perbaikan fasilitas, revisi dokumen, atau tindakan korektif. Persiapan yang baik membantu perusahaan mengantisipasi masalah sebelum berkembang menjadi gangguan operasional.

Jenis Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Persyaratan Teknisnya

Standar teknis harus disesuaikan dengan jenis kegiatan. Berikut beberapa kegiatan utama yang perlu dibedakan.

1. Penyimpanan limbah B3

Penyimpanan merupakan kegiatan menempatkan limbah B3 untuk jangka waktu tertentu sebelum diserahkan atau dikelola lebih lanjut sesuai ketentuan.

Persyaratan penyimpanan mencakup kesesuaian tempat penyimpanan, kemasan, pelabelan, simbol, kapasitas, serta fasilitas pengendalian risiko.

Bagi penghasil limbah B3, bentuk pemenuhan kewajibannya bergantung pada jenis kegiatan dan dokumen lingkungan yang diwajibkan. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, standar penyimpanan dapat diintegrasikan ke dalam NIB untuk kegiatan yang wajib SPPL, sedangkan Rintek penyimpanan dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL serta instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3.

Pembahasan khusus mengenai Rintek penyimpanan telah diuraikan dalam artikel terpisah, yaitu Rintek B3: Persyaratan, Dokumen, dan Cara Pengurusan.

2. Pengumpulan limbah B3

Pengumpulan merupakan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari sumber tertentu untuk dikelola lebih lanjut sesuai ketentuan.

Kegiatan ini berbeda dari penyimpanan limbah yang dilakukan oleh penghasil untuk limbahnya sendiri. Pengumpulan sebagai kegiatan usaha memiliki persyaratan tersendiri, termasuk aspek sumber dan jenis limbah yang dikumpulkan, kapasitas, lokasi, fasilitas, serta pengendalian risiko.

Perusahaan yang bermaksud menjalankan jasa pengumpulan limbah B3 perlu memeriksa kewajiban Persetujuan Teknis dan perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pemanfaatan limbah B3

Pemanfaatan adalah kegiatan menggunakan kembali limbah B3 melalui proses yang diperbolehkan dan memenuhi persyaratan teknis.

Pemanfaatan tidak berarti semua jenis limbah dapat digunakan kembali secara bebas. Kelayakan dan metode pemanfaatan harus ditentukan berdasarkan karakteristik limbah, teknologi yang digunakan, tujuan pemanfaatan, serta ketentuan yang berlaku.

Dokumen teknis dapat mencakup identifikasi dan jumlah limbah, proses pemanfaatan, kapasitas fasilitas, desain peralatan, serta pengendalian risiko dan dampak lingkungan sesuai jenis kegiatannya.

4. Pengolahan limbah B3

Pengolahan merupakan kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun limbah B3 sesuai metode yang diperbolehkan.

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kegiatan pengolahan limbah B3, termasuk metode termal, stabilisasi dan solidifikasi, serta metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persyaratan teknis ditentukan berdasarkan metode yang digunakan. Aspek yang dapat diperlukan antara lain:

  • Nama, sumber, dan karakteristik limbah yang akan diolah.
  • Jumlah limbah dan kapasitas pengolahan.
  • Desain serta spesifikasi teknis fasilitas dan peralatan.
  • Tata letak lokasi dan fasilitas pengelolaan.
  • Pengendalian limbah atau emisi yang dihasilkan dari proses.
  • Hasil pengujian laboratorium yang dipersyaratkan.
  • Sistem tanggap darurat dan pengendalian risiko.

Tidak semua poin tersebut diterapkan dengan format identik untuk setiap metode pengolahan. Persyaratan akhir perlu diperiksa berdasarkan jenis kegiatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

5. Penimbunan limbah B3

Penimbunan merupakan kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan yang dirancang dan dioperasikan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini berbeda dari penyimpanan sementara. Penimbunan memerlukan pengendalian teknis jangka panjang yang mempertimbangkan karakteristik limbah, desain fasilitas, kondisi lokasi, dan potensi dampak terhadap lingkungan.

Persyaratan teknis dapat mencakup kapasitas, desain fasilitas, tata letak, hasil uji laboratorium yang relevan, pemantauan kualitas lingkungan, program kedaruratan, serta rencana penutupan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3?

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 atau Pertek PLB3 merupakan dokumen yang memuat persyaratan teknis untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 tertentu.

Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tata cara dan persyaratan pengajuan serta penerbitan Persetujuan Teknis di bidang pengelolaan limbah B3.

Persyaratan dan isi Pertek berbeda menurut jenis kegiatan. Misalnya, dokumen teknis untuk pengolahan tidak otomatis sama dengan dokumen untuk penimbunan karena karakteristik fasilitas, proses, dan risikonya berbeda.

Karena itu, sebelum menyiapkan dokumen, perusahaan perlu menjawab tiga pertanyaan utama:

  1. Apakah perusahaan hanya menghasilkan dan menyimpan limbahnya sendiri, atau juga menjalankan jasa pengelolaan limbah?
  2. Kegiatan apa yang akan dilakukan: pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan?
  3. Apa persyaratan teknis dan perizinan yang berlaku bagi kegiatan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan ini membantu menentukan jalur pemenuhan kewajiban yang tepat.

Apa Perbedaan Pertek, SLO, dan Rintek B3?

Ketiga istilah ini berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

Dokumen atau instrumen

Fungsi utama

Rintek penyimpanan limbah B3

Menjelaskan rincian teknis penyimpanan bagi penghasil limbah B3 yang termasuk dalam cakupan kewajiban Rintek

Persetujuan Teknis (Pertek) PLB3

Menetapkan persyaratan teknis untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 tertentu sesuai ketentuan

Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Menyatakan pemenuhan kelayakan operasional dalam konteks kegiatan yang diwajibkan memiliki SLO

Pertek dan SLO tidak boleh dianggap sebagai dokumen yang otomatis berlaku untuk seluruh kegiatan penghasil limbah B3. Kewajibannya bergantung pada jenis kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 tertentu yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kewajiban Persetujuan Teknis dan SLO. Perusahaan harus memeriksa ketentuan yang berlaku bagi kegiatan spesifiknya sebelum mengajukan dokumen.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Memenuhi Standar Teknis

Dokumen persyaratan ditentukan oleh kegiatan yang dilakukan dan kewenangan instansi. Secara umum, perusahaan dapat mulai menyiapkan kelompok informasi berikut.

1. Identitas dan legalitas perusahaan

Siapkan data perusahaan, identitas penanggung jawab, alamat lokasi kegiatan, serta dokumen legalitas dan lingkungan yang relevan.

Pastikan informasi konsisten dengan data yang digunakan dalam sistem perizinan.

2. Data limbah B3

Dokumentasikan nama limbah, sumber timbulan, karakteristik, jumlah, dan klasifikasinya sesuai ketentuan.

Data perlu menggambarkan kondisi operasional yang sebenarnya. Jangan menentukan jenis limbah hanya berdasarkan kemiripan nama dengan limbah dari perusahaan lain.

3. Desain dan kapasitas fasilitas

Untuk kegiatan yang menggunakan fasilitas pengelolaan, siapkan informasi teknis sesuai kebutuhan, seperti desain, tata letak, kapasitas, spesifikasi peralatan, dan sistem pengendalian risiko.

Kebutuhan dokumen untuk fasilitas pengolahan tentu berbeda dari fasilitas pengumpulan atau penimbunan.

4. Prosedur operasional

Susun prosedur kerja yang menjelaskan bagaimana kegiatan pengelolaan dilakukan, termasuk penanganan limbah, pemeliharaan fasilitas, pencatatan, pengendalian risiko, dan respons terhadap keadaan darurat apabila relevan.

5. Pengujian dan pemantauan lingkungan

Hasil uji laboratorium dan rencana pemantauan perlu disiapkan apabila dipersyaratkan oleh kegiatan dan regulasi yang berlaku.

Parameter, lokasi, serta metode pengujian harus mengikuti persyaratan teknis yang relevan. Tidak tepat menggunakan satu daftar parameter yang sama untuk seluruh jenis kegiatan.

6. Sistem tanggap darurat

Untuk kegiatan yang mensyaratkannya, perusahaan perlu memiliki program kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan risiko fasilitas.

Dokumen ini perlu mendukung kesiapan personel, prosedur respons, sarana pengendalian, dan koordinasi yang diperlukan ketika terjadi insiden.

Bagaimana Tahapan Pemenuhan Standar Teknis Limbah B3?

Alur pengajuan dapat berbeda menurut jenis kegiatan dan kewenangan instansi. Secara umum, perusahaan dapat mengikuti tahapan persiapan berikut.

Tahap 1: Identifikasi kegiatan dan kewajiban

Tentukan apakah perusahaan merupakan penghasil limbah B3 atau menjalankan jasa pengelolaan limbah B3. Identifikasi pula kegiatan spesifik yang akan dilakukan.

Tahap 2: Periksa regulasi dan jalur perizinan

Pelajari PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, dan ketentuan lain yang relevan.

Konfirmasikan persyaratan terbaru kepada instansi berwenang sebelum menyiapkan dokumen.

Tahap 3: Susun dokumen teknis

Kumpulkan data limbah, desain fasilitas, kapasitas, metode pengelolaan, pengendalian dampak, dan dokumen pendukung sesuai jenis kegiatan.

Tahap 4: Ajukan permohonan melalui mekanisme yang berlaku

Gunakan kanal dan format permohonan yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Periksa kelengkapan administratif sebelum pengajuan.

Tahap 5: Tindak lanjuti pemeriksaan

Jika terdapat catatan atau kekurangan, lakukan perbaikan berdasarkan arahan resmi. Apabila pemeriksaan lapangan diperlukan, pastikan kondisi fasilitas sesuai dengan dokumen yang diajukan.

Tahap 6: Penuhi kewajiban operasional lanjutan

Setelah dokumen atau persetujuan diterbitkan, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban operasional yang relevan. Untuk kegiatan yang diwajibkan memiliki SLO, pastikan tahapan tersebut dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Perusahaan

Beberapa kesalahan berikut dapat menghambat pemenuhan standar teknis.

1. Menganggap semua kegiatan memerlukan dokumen yang sama

Persyaratan untuk menyimpan limbah dari kegiatan sendiri berbeda dari persyaratan untuk menjalankan usaha jasa pengelolaan limbah.

2. Menggunakan data limbah yang tidak sesuai kondisi aktual

Data yang tidak akurat dapat menyebabkan desain fasilitas dan kapasitas pengelolaan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

3. Menyusun dokumen tanpa memeriksa standar yang berlaku

Format atau persyaratan lama belum tentu sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengajuan yang berlaku saat ini.

4. Mengabaikan kesiapan fasilitas

Dokumen teknis perlu menggambarkan fasilitas dan prosedur yang benar-benar dapat diterapkan, bukan hanya memenuhi kelengkapan administrasi.

5. Menganggap Pertek selalu cukup untuk memulai operasional

Kegiatan tertentu juga memerlukan SLO atau pemenuhan kewajiban lainnya. Perusahaan harus memeriksa seluruh tahapan yang berlaku bagi kegiatan spesifiknya.

Tips agar Pemenuhan Standar Teknis Lebih Efisien

Untuk membantu persiapan, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

  1. Petakan jenis limbah dan seluruh kegiatan pengelolaannya.
  2. Pastikan klasifikasi limbah sesuai dengan regulasi.
  3. Tentukan jalur dokumen berdasarkan jenis kegiatan dan dokumen lingkungan.
  4. Siapkan data teknis fasilitas dan prosedur operasional sejak awal.
  5. Konfirmasikan persyaratan terbaru kepada instansi berwenang.
  6. Simpan dokumen persetujuan, hasil pemeriksaan, dan bukti pemenuhan kewajiban secara terstruktur.
  7. Evaluasi kembali kepatuhan ketika jenis limbah, kapasitas, teknologi, atau proses kegiatan berubah.

Persiapan yang sistematis membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan dokumen dan meningkatkan konsistensi pengelolaan limbah.

Kesimpulan

Standar teknis limbah B3 harus dipenuhi berdasarkan karakteristik limbah dan jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan. Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan memiliki kebutuhan teknis yang berbeda.

Perusahaan perlu membedakan Rintek penyimpanan, Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, dan SLO agar tidak salah menentukan dokumen yang diperlukan.

Dengan merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, serta ketentuan yang relevan, perusahaan dapat mengidentifikasi kewajiban, menyiapkan dokumen teknis, dan merencanakan pemenuhan standar secara lebih tepat.

Butuh Bantuan Mengurus Legalitas dan Dokumen Perusahaan?

PT Ilham Pratama Indonesia Persada membantu pelaku usaha memahami kebutuhan legalitas perusahaan dan menyiapkan langkah administrasi sesuai kebutuhan bisnis.

Untuk kebutuhan jasa legalitas pendirian perusahaan, kunjungi:

https://ilhampratama.co.id/paket/jasa-legalitas-pendirian-perusahaan/

Kunjungi situs resmi Ilham Pratama untuk mengetahui layanan lainnya:

https://ilhampratama.co.id/

Nomor HP/WhatsApp: 081282401427

WhatsAppHubungi Admin

FAQ Seputar Standar Teknis Limbah B3

1. Apa yang dimaksud dengan standar teknis limbah B3?

Standar teknis limbah B3 adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai jenis kegiatan, karakteristik limbah, fasilitas, dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

2. Apakah semua perusahaan yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis?

Tidak semua penghasil limbah B3 otomatis memerlukan Pertek yang sama. Kewajiban ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, dokumen lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. Penghasil yang hanya menyimpan limbahnya sendiri perlu memeriksa apakah kewajibannya berupa pemenuhan standar penyimpanan atau Rintek.

3. Apa perbedaan Persetujuan Teknis dan SLO limbah B3?

Persetujuan Teknis memuat persyaratan teknis kegiatan pengelolaan limbah B3 tertentu, sedangkan SLO berkaitan dengan kelayakan operasional bagi kegiatan yang diwajibkan memilikinya. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.

4. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pengelolaan limbah B3?

Dokumen dapat mencakup legalitas perusahaan, dokumen lingkungan, data karakteristik dan jumlah limbah, desain serta kapasitas fasilitas, prosedur operasional, hasil pengujian yang dipersyaratkan, dan sistem tanggap darurat. Daftar akhirnya mengikuti jenis kegiatan dan ketentuan yang berlaku.

5. Regulasi apa yang menjadi acuan pengelolaan limbah B3?

Dua acuan utama adalah PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Perusahaan juga perlu memeriksa ketentuan lain yang relevan dengan jenis kegiatannya.

Referensi Resmi

  1. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021
  2. Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
    https://jdih.kemeninfrastruktur.go.id/id/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-no-6-tahun-2021
  3. Kementerian Lingkungan Hidup — Informasi layanan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
    https://pelayananterpadu.kemenlhk.com/index.php/perizinan/jenis-layanan/86-persetujuan-teknis-pengelolaan-limbah-b3
  4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta — Informasi perizinan dan dokumen teknis lingkungan
    https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/layanan/perizinan-lingkungan

Baca juga:

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Butuh Bantuan Mengurus Legalitas Bisnis?

Konsultasikan kebutuhan legalitas, perizinan, atau legalitas produk Anda bersama tim Ilham Pratama untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Kontak Kami
expand_less